Jawaban Pembahasan Soal CPNS Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara Lengkap

1. Eksklusivisme adalah paham yang
mempunyai kecenderungan untuk
memisahkan diri dari masyarakat sehingga
paham ini harus dihindari demi membangun
bangsa dan menyongsong teknologi.
Sedangkan proaktif (lebih aktif), kuriositas
(keingintahuan), optimism (paham yang
meyakini dan melihat segala sesuatu dari
yang baik), profesionalisme (mutu, kualitas,
dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu
profesi atau orang yang professional) (A)
2. Kujang adalah senjata tradisional yang
bersal dari Jawa Barat sedangkan Sumatera
Barat= Karih, Kalimantan Barat = Mandau,
Sulawesi Selatan = Badik, Papua= Pisau
Belati (B)
3. Arti tut wuri handayani (dari belakang
seorang guru harus bias memberikan
dorongan dan arahan), ing madya mangun
karsa (di tengah atau antara murid, guru
harus menciptakan prakarsa dan ide), dan
ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang
pendidik harus memberi teladan atau contoh
tindakan yang baik), sehingga pilihan yang
tepat untuk pertanyaan di atas adalah tut wuri
handayani. (C)
4. Rumah adat Sulawesi Selatan (Rumah
Tongkonan)
Rumah adat Sulawesi Utara (Rumah
Mongondow)
Rumah adat Sulawesi Tengah (Rumah
Saoraja)
Rumah adat Sulawesi Tenggara (Rumah
Istana Buton)
Rumah adat Maluku (Rumah Baileo) (A)
5. Tari maengket merupakan tarian rakyat yang
berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. (E)
6. Cukup jelas. (D)
7. Cukup jelas. (A)
8. Cukup jelas. (E)
9. Perbedaan vertikal berupa capaian yang
diperoleh melalui prestasi (strata sosial
ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan,
kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman).
(C)
10. Cukup jelas. (B)
11. Cukup jelas (D)
12. Pengertian norma hukum adalah undangundang,
peraturan, ketentuan, dan
sebagainya yang dibuat oleh negara. Norma
hukum biasanya bersifat tertulis yang dapat
dijadikan pegangan dan rujukan konkret bagi
setiap anggota masyarakat baik dalam
berprilaku maupun dalam menjatuhkan
sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum
dibuat oleh badan yang berwenang untuk
mengatur hubungan antarwarga suatu
masyarakat, antarwarga Negara, dan antara
warga Negara dengan pemerintahnya.
Norma hukum bersifat mengatur dan
memaksa, jika dilanggar, sanksinya adalah
berupa hukuman. Itu sebabnya keberlakuan
norma sifatnya tegas dan pasti, karena
ditunjang dan dijamin oleh hukuman atau
sanksi bagi pelanggarnya. (A)
13. kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat
dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang
anggotanya terdiri dari unsur-unsur seperti
utusan daerah, golongan, politik, TNI. (E)
14. Bab XII Pasal 30 (1) menjelaskan tentang
pada hakikatnya setiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan. (D)
15. Cukup jelas (D)
SUBTES Pembahasan Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara
3
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau disingkat APBN, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Negara
Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar
sistematis dan terperinci yang memuat
rencana penerimaan dan pengeluaran
Negara selama satu tahun anggaran (1
Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan
APBN dan Pertaggungjawaban APBN setiap
tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
(A)
17. Hak DPR untuk mengajukan rancangan
RAPBN disebut hak budget. (D)
18. Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang
berbeda (legislative, yudikatif, eksekutif)
disebut Trias politika. (A)
19. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UUD 19945,
“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan, pelaksana
tugas kepresidenan adalah Menteri Luar
Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pertahanan secara Bersama-sama. (C)
20. Komisi yudisial adalah lembaga Negara yang
dibentuk berdasarkan UU No 22 tahun 2004
yang berfungsi mengawasi perilaku hakim
dan mengusulkan nama calon hakim agung.
(A)
21. Diminta ataupun tidak, MA dapat
memberikan pertimbangan dalam bidang
hukum kepada lembaga tinggi Negara. (E)
22. Hak anggota MPR menurut peraturan MPR
No. 1 Tahun 2014 antara lain adalah hak
mengajukan usul pengubahan pasal UUD
1945, hak menentukan sikap dan pilihan
dalam pengambilan keputusan, hak memilih
dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas,
hak protokoler, serta hak keuangan dan
administrative. (C)
23. Seharusnya adalah mengubah dan
menetapkan UUD. (A)
24. Cukup jelas (B)
25. Hak anggota DPD antara lain adalah hak
menyampaikan usul dan pendapat, hak
membela diri, hak imunitas, hak protokoler,
dan hak keuangan dan administratif. (C)
26. Peraturan perundang-undangan tertinggi
yang sekarang berlaku di Indonesia adalah
UUD 1945. (B)
27. Pasal 7 ayat 1 “Jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan” terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan
Pemerintah Pengganti UndangUndang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(A)
28. Cukup jelas. (A)
29. Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah
keputusan hakim terdahulu yang dijadikan
dasar keputusan oleh hakim-hakim lain
dalam memutuskan perkara yang sama. (C)
30. Kebiasaan (custom/adat), perbuatan
manusia yang tetap dilakukan berulangulang
dalam hal yang sama kemudian
diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila
ada tindakan atau perbuatan yang
berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal
ini dirasakan sebagai pelanggaran. (B)

Materi Bhinneka Tunggal Ika (TWK4)
Materi Tata Negara (TWK5)
Soal Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara

Share this post